Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dalam foto bersama usai kegiatan FGD BKSAP di FISIP UNPAD, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin, (24/3/2025). Foto: Hanum/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam memimpin percaturan ekonomi-politik global melalui forum-forum internasional, seperti BRICS dan OECD. Hal itu disampaikan Mardani dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Peran DPR RI dalam Forum Antar Parlemen BRICS dan OECD dalam Konteks Ekonomi Internasional" yang telah diselenggarakan baru-baru ini,

“Parlemen adalah salah satu aktor utama dalam menjaga kedaulatan arah kebijakan luar negeri, dengan mendukung kebijakan luar negeri yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam perkembangan terbaru terkait BRICS dan OECD, Indonesia harus jadi qualified middle country, negara tengah yang berkualitas, bukan hanya hadir tapi memengaruhi arah forum-forum global,” ujar Mardani kepada Parlementaria usai memimpin FGD BKSAP di FISIP UNPAD, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin, (24/3/2025).

FGD diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP Unpad) ini membahas bagaimana diplomasi parlemen bisa memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi-politik global.

Senada dengan Mardani, Anggota BKSAP DPR RI Sohibul Iman juga menyebut Indonesia perlu menguatkan modal kapabilitas. Menurutnya, forum seperti BRICS mewakili aspirasi negara-negara berkembang untuk membangun sistem global yang lebih seimbang. sementara OECD sendiri menjadi representasi standar tata kelola negara-negara maju.

"Indonesia ini memiliki kesempatan untuk memainkan peran penghubung, baik secara geopolitik maupun intelektual. Namun, memang, untuk memainkan peran ini secara maksimal, kita perlu menyiapkan kapasitas kelembagaan yang solid, arah kebijakan luar negeri yang konsisten, dan basis pengetahuan yang kuat. Diplomasi parlemen, melalui BKSAP, harus menjadi bagian integral dari ekosistem kebijakan luar negeri kita, bukan sekadar pelengkap,” terangnya.

Tak lupa, dalam FGD ini juga turut menghadirkan kontribusi penting dari kalangan akademisi FISIP Unpad, di antaranya Kepala Departemen Hubungan Internasional, Dr. Arifin Sudirman, MIR, serta pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah, Ph.D.

Para Akademisi tersebut pun aktif menyampaikan masukannya, bahkan mereka menggarisbawahi bahwa OECD, dibandingkan BRICS yang dianggap memiliki struktur kelembagaan yang lebih kompleks serta persyaratan keanggotaan yang jauh lebih ketat dan teknokratis.

"Nah karena itu lah penting adanya penekanan terhadap sinergi dengan perguruan tinggi dalam membangun arsitektur diplomasi yang berbasis pengetahuan. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat posisi tawar Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil tetap relevan, adaptif, dan berbasis nilai," jelas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Sejahtera (F-PKS).

Selain itu, dalam penutup, Mardani menegaskan bahwa dalam segamangat inilah disepakati bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif, dan sudah saatnya tampil sebagai Negara tengah yang berkualitas dan mampu menjembatani kepentingan negara maju maupun berkembang secara setara dan strategis. (hnm/rdn)